Solusi Akhir Tahun PMK 194/2014, Sekarang Diperlukan KPA Sakti Mandraguna

Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2014 kembali
untuk kesekian kalinya Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan terkait
solusi kontrak akhir tahun. Peraturan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian
Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran yang
menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012.

Banyak yang berharap PMK 194/2014 yang diterbitkan 6 oktober 2014 ini akan
memberikan fleksibilitas dari sisi administrasi keuangan terkait pelaksanaan
kontrak akhir tahun. Untuk mengupasnya saya mencoba merunut pasal per pasal
agar ketemu alur pikir penyusun PMK ini.

Pasal 2

Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang
dibiayai dari Rupiah Murni, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam Tahun
Anggaran berkenaan.

Pasal ini menegaskan tentang definisi kontrak
tahun tunggal dan tahun anggaran. Bahwa yang disebut Tahun Anggaran adalah masa
berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal
31 Desember. Definisi ini memang tidak menyebutkan kontrak, namun demikian
sebuah kontrak yang mengikat 1 tahun anggaran harus sesuai dengan syarat masa
berlaku anggaran, ini agar kontrak tersebut bisa dibayar.

Pasal 3

1. Dalam hal pekerjaan sebagaimana
   dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun
   Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran
   Berikutnya.
2. Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan
   sampai dengan akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
   tidak dapat diluncurkan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
3. Sisa nilai pekerjaan yang tidak
   dapat diluncurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
   ditambahkan (on top) ke dalam anggaran Tahun Anggaran Berikutnya.

Pasal ini merupakan kebijakan dari kewajiban
harus selesainya pekerjaan dimasa akhir kontrak dalam tahun anggaran berkenaan.
Pasal ini membolehkan pelaksanaan pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran
berikutnya. Meskipun pelaksanaan pekerjaan dapat melewati tahun anggaran namunpembayaran
nilai sisa pekerjaan tidak dapat dilakukan di tahun anggaran
berikutnya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa ada 2 domain besar yang harus diperhatikan
untuk memetakan kondisi yaitu Pelaksanaan Pekerjaan (Progress Fisik) dan Nilai
Pekerjaan (Progres Keuangan/Pembayaran).

Pelaksanaan pekerjaan dapat melewati akhir tahun
sementara nilai pekerjaan tidak dapat dibebankan ke
dalam anggaran tahun berikutnya. Dua kondisi kontradiktif ini memerlukan
pemahaman yang mendalam dari sisi pelaksanaan pekerjaan
baik pekerjaan maupun nilai pekerjaan.

Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak)	Nilai Pekerjaan  (Pembayaran)
PPK dan KPA	KPA
Penyelesaian Sisa Pelaksanaan Pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya harus memenuhi ketentuan berikut: Menurut Penelitian PPK dari sisi kapabilitas dan motivasi penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan jika diberikan kesempatan sampai 50 hari keterlambatan. Penyedia menyampaikan surat pernyataan kesanggupan bermaterai bahwa : Sanggup menyelesaikan pekerjaan maksimal s/d 50 hari sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan. Bersedia dikenakan denda dalam masa keterlambatan. KPA bertanggungjawab penuh (formal dan material) terhadap keputusan melanjutkan melanjutkan sisa pekerjaan atau tidak. Dalam pengambilan keputusan ini KPA dapat berkonsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).	Penyelesaian pembayaran dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya jika: Menurut penelitian  KPA dana dapat diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran Berikutinya melalui Revisi anggaran. Penyedia menyampaikan surat pernyataan kesanggupan bermaterai bahwa : 3. tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran KPA harus menyediakan alokasi anggaran pada DIPA Satker berkenaan Tahun Anggaran Berikutnya dengan mekanisme revisi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Pengajuan usul revisi anggaran harus dilakukan KPA sebelum batas akhir penyelesaian sisa pekerjaan (masa keterlambatan)
PERUBAHAN KONTRAK	PENGANGGARAN
Penyelesaian sisa pekerjaan bukan merupakan kontrak baru namun tetap merupakan pekerjaan dari kontrak berkenaan. PPK melakukan perubahan kontrak dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dengan syarat : mencantumkan sumber dana dari DIPA Tahun Anggaran Berikutnya; tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan. Perubahan Kontrak dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir. Penyedia menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak. Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan di Tahun Anggaran Berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan. Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa.	Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya merupakan anggaran baru pada DIPA Tahun Anggaran Berikutnya dengan mekanisme revisi anggaran. KPA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran Berikutnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir Tahun Anggaran berkenaan dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupanyang telah dilegalisasi oleh KPA. Berdasarkan pemberitahuan dari KPA, KPPN melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank (Jaminan Pembayaran yang diserahkan penyedia pada saat batas akhir pencairan SPM LS)** sebesar sisa nilai pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya untuk untung Kas Negara. Dalam hal pencairan jaminan/garansi bank (Jaminan Pembayaran) tidak dapat dilaksanakan karena masa berlaku jaminan/garansi bank sudah berakhir atau dikarenakan sebab lainnya, penyedia barang/jasa wajib menyetorkan sejumlah uang ke Kas Negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagai pengganti klaim pencairan jaminan/ garansi bank pada kesempatan pertama.
GAGAL PELAKSANAAN	PEMBAYARAN SISA PEKERJAAN
Jika pekerjaan belum dapat diselesaikan dalam waktu yang diperjanjikan, KPA melaksanakan hal-hal sebagai berikut: menghentikan pelaksanaan pekerjaan; dan mengenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa kemudian disetorkan ke Kas Negara oleh penyedia barang/jasa; atau diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan.	Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dilaksanakan: sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian sisa pekerjaan. dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Tata cara penyelesaian tagihan, pengajuan SPM ke KPPN, dan penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
** TENTANG JAMINAN PEMBAYARAN
Untuk pelaksanaan pekerjaan yang belum mencapai 100% sampai akhir batas akhir pembayaran SPM LS maka pelaksanaan pekerjaan dilaporkan sesuai progres pelaksanaan pekerjaan s/d batas akhir SPM LS.Nilai sisa pekerjaan dijamin dengan surat jaminan pembayaran sebesar nilai sisa pekerjaan sejak batas akhir SPM LS s/d 31 Desember.

Beberapa hal yang dapat saya simpulkan dari
mekanisme solusi akhir tahun APBN berdasarkan PMK 194/Pmk.05/2014 ini:

• Pelaksanaan sisa pekerjaan melewati akhir tahun yang diatur
  adalah akibat dari kesalahan penyedia yang diakumulasi sebagai
  keterlambatan sehingga penyedia wajib dikenai denda.
• Tanggungjawab PPK menjadi lebih ringan karena hanya
  mempertanggungjawabkan pelaksanaan kontrak saja (progres fisik) kemudian
  memberikan pertimbangan kepada KPA tentang pelaksanaan sisa pekerjaan
  melewati akhir tahun atau tidak.
• Tanggungjawab KPA menjadi sangat besar karena
  bertanggungjawab penuh secara formal dan materil terhadap keputusan
  dilanjutkannya pelaksanaan sisa pekerjaan melewati tahun atau tidak.
  Termasuk tanggungjawab memastikan ketersediaan anggaran pada revisi
  anggaran tahun berikutnya.
• Substansi PMK lebih baik dari sebelumnya dengan mendasarkan
  pertimbangan pelaksanaan sisa pekerjaan melewati tahun anggaran kepada
  kepastian ketersediaan anggaran di revisi anggaran tahun berikutnya yang
  kemudian dibebankan kepada KPA.
• Diperlukan KPA yang sakti mandraguna yang dapat memastikan
  revisi anggaran tahun berikutnya tersedia, sekaligus juga memastikan
  penyedia melaksanakan kewajiban pelaksanaan sisa pekerjaan sesuai
  pernyataan kesanggupan.
• Untuk mekanisme solusi akhir tahun daerah dapat melakukan
  benchmark PMK ini melalui Peraturan Bupati. Namun yang perlu diingat
  implementasi penganggaran APBN dan APBD sangat berbeda disisi prakteknya.
  Untuk APBD akan dibahas pada artikel selanjutnya. Insya Allah.

Sumber: Samsul Ramli