Pelimpahan Kewenangan Dari PA Kepada KPA Dalam Pengadaan Barang/Jasa

A.   Pendahuluan

Dalam Pengadaan Barang/Jasa dikenal Istilah Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa
Pengguna Anggaran. Sering ada yang menanyakan apakah PA dapat melimpahkan semua
kewenangannya yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta
Perubahannya?  Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya
memang tidak disebutkan secara jelas mengenai batasan pelimpahan kewenangan
dari PA kepada KPA.

Dengan adanya Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelimpahan
Kewenangan Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dalam
Pengadaan barang/Jasa Pemerintah pelimpahan kewengan menjadi lebih jelas dan
mempunyai kepastian hukum.

B.   Definisi

1. Pengguna
   Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan
   penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah
   atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.
2. Kuasa
   Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang
   ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala
   Daerah untuk menggunakan APBD.
3. KPA
   pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang
   ditetapkan oleh PA.
4. KPA
   pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala
   Daerah atas usul PA.
5. Pelimpahan
   kewenangan adalah pelimpahan dari PA kepada KPA untuk melaksanakan
   sebagian kewenangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sesuai
   Peraturan Perundang-Undangan.

C.   Identifikasi Kewenangan Pengguna Anggaran

Kewenangan PA dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya
terdapat pada 4 Pasal yaitu Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 83 ayat (3), Pasal
84 ayat (6), dan Pasal 118 ayat (4) sebagaimana diuraikan berikut:

Pasal 8 ayat (1)

PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. menetapkan
   Rencana Umum Pengadaan;
2. mengumumkan
   secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
3. menetapkan
   PPK;
4. menetapkan
   Pejabat Pengadaan;
5. menetapkan
   Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
6. menetapkan: pemenang
   pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket
   Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas
   Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);atau pemenang pada
   Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
   Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
   rupiah).
7. mengawasi
   pelaksanaan anggaran;
8. menyampaikan
   laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. menyelesaikan
   perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi
   perbedaan pendapat; dan
10. mengawasi
    penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 8 ayat (2)

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
hal diperlukan, PA dapat:

1. menetapkan
   tim teknis; dan/atau
2. menetapkan
   tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes

Pasal 83 Ayat (3)

PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:

1. PA/KPA
   sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena
   proses Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan
   Peraturan Presiden ini;
2. pengaduan
   masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata
   benar;
3. dugaan
   KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
   Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak
   berwenang;
4. sanggahan
   dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam
   Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;
5. Dokumen
   Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;
6. Pelaksanaan
   Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari
   Dokumen Pengadaan;
7. calon
   pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau
8. pelaksanaan
   Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini.

Pasal 84 Ayat (6)

Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang gagal, Kelompok Kerja
ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan
tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dengan
ketentuan:

1. hasil
   pekerjaan tidak dapat ditunda;
2. menyangkut
   kepentingan/keselamatan masyarakat; dan
3. tidak
   cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan
   Langsung dan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 118 ayat (4)

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh
PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan
sesuai dengan ketentuan.

Keterangan: yang dimaksud dengan sanksi pada ayat (2) adalah sanksi
pencantuman dalam Daftar Hitam.

D.   Pelimpahan Kewenangan Dari PA kepada KPA Berdasarkan Perpres
Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya

Pasal 9

Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali
organisasi:

1. PA
   pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau
   beberapa orang KPA;
2. PA
   pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA
   kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.

Pasal 10 ayat (1)

KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang
ditetapkan oleh PA.

Pasal 10 ayat (2)

KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah atas usul PA.

Pasal 10 ayat (3)

KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada
Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah.

Pasal 10 ayat (4)

KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA

E.   Pelimpahan Kewenangan Dari PA kepada KPA Berdasarkan Peraturan
Kepala LKPP LKPP Nomor 1 Tahun 2014

Pasal 3 ayat (1)

PA dapat melimpahkan sebagian wewenang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa
kepada KPA didasarkan atas pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang
kendali organisasi.

Pasal 3 ayat (2)

Pelimpahan kewenangan PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi kepada KPA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan PA.

Pasal 3 ayat (3)

Pelimpahan kewenangan dari PA pada Pemerintah Daerah kepada KPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Daerah
berdasarkan usulan PA.

Pasal 3 ayat (4)

Kewenangan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat
dilimpahkan kepada KPA adalah:

1. mengawasi
   pelaksanaan anggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1)
   Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
   Pemerintah dan Perubahannya;
2. menetapkan
   pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk
   paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
   diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebagaimana tercantum
   dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
   Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya; dan
3. menetapkan
   pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket
   Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00
   (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1)
   Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
   Pemerintah dan Perubahannya.

Pasal 3 ayat (5)

Kewenangan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat
dilimpahkan kepada KPA yang bertindak sebagai PPK atau Kepala ULP adalah:

1. menyelesaikan
   perselisihan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kelompok Kerja
   Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan atau Panitia/Pejabat Penerima
   Hasil Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan
   Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
   Perubahannya;
2. memberikan
   sanksi pencantuman dalam daftar hitam pada paket kegiatan terkait
   sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor
   54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya;
3. menyatakan
   pelelangan/seleksi/pemilihan langsung gagal sebagaimana tercantum dalam
   Pasal 83 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
   Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya;

F.   Matriks Pelimpahan Kewenangan Dari PA Kepada KPA

Matriks ini dibuat untuk lebih mempermudah dalam memahami ketentuan
pelimpahan kewenangan dari PA kepada KPA. Dalam matriks tersebut diuraikan mana
kewenangan yang dapat dan tidak dapat dilimpahkan dari PA kepada
KPA berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya dan
Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2014.

Matriks
Pelimpahan Kewenangan Dari PA Kepada KPA 

Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2014

Rahfan Mokoginta